Karangsari, 8 Oktober 2026 (SIDA SAMEKTA) Reformasi Kalurahan secara khusus dituangkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tanggal 29 September 2023 tentang Reformasi Kalurahan. Reformasi Kalurahan ini menjadi aktualisasi misi dan strategi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan, penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan. Secara operasional, Reformasi Kalurahan kemudian diterjemahkan dalam dua pendekatan yakni:

(1) Reformasi Birokrasi Kalurahan, dan

(2) Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Bertindak selaku Narasumber adalah Adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Gunungkidul, Yakni Bapak Kriswantoro dan Bapak Tri Widodo.

Sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan, bahwa Kinerja Lurah dapat diukur dari 4 hal yakni :

1. Menurunnya jumlah angka kemiskinan,
2. meningkatnya anggaran untuk pencegahan dan penanganan stunting;
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan; dan
4. meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kalurahan.

Dengan adanya kegiatan Penyusunan Sasaran Indikator Kinerja Lurah ini diharapkan menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai kinerja Lurah beserta Para Pamong Kalurahan baik di tingkat sekretariat maupun Dukuh di 13 Padukuhan dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, dan Pemberdayaan Masyarakat.