Karangsari, 39 April 2026 (SIDA SAMEKTA) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia serta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan strategis bertajuk “Penguatan Pengelolaan Dana Kalurahan/Kelurahan yang Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi”. Kegiatan ini berlangsung di Taman Budaya Embung Giwangan, Jalan Tegalturi No. 43, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Acara ini dihadiri oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMK2PS) DIY, para narasumber dari KPK RI dan Kortas Tipikor Polri, serta tamu undangan yang berasal dari 5 kabupaten di DIY. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali perangkat kalurahan dan kelurahan se-DIY dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.

Lurah Karangsari, Bapak Supriyana mengikuti kegiatan ini guna memperdalam pemahaman tentang pengelolaan dana kalurahan yang sesuai dengan regulasi antikorupsi.

Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan beberapa poin kunci dalam pengelolaan keuangan kalurahan/ kelurahan, antara lain:

1. Transparansi penuh dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran.
2. Partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial dan wujud demokrasi di tingkat lokal.
3. Penguatan peran Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) dalam mengawal kebijakan dan anggaran.
4. Pelaksanaan audit rutin oleh aparat pengawas internal maupun eksternal.
5. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kalurahan melalui pelatihan berkelanjutan tentang integritas dan pengelolaan keuangan.

Kegiatan berlangsung dengan antusias dan interaktif, ditandai dengan sesi tanya jawab. Acara ditutup dengan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan kalurahan dan kelurahan yang bersih dari korupsi di seluruh wilayah DIY.